Rumah dinas perlu ada penggantian kompesasi terhadap penghuni, sudah tidak elok tampaknya

Jakarta, tangraya.com

Pihak DPR-RI kembali mempersoalkan dana dan kompesasi rumah yinggal dinas DPR RI kembali menjadi perhatian

Kata salah satu anggota DPR minta pihak pemerintah agar memperhatikan rumah dinad, perlu ada perbaikan, lantaran menganggarkan penggantian gorden rumah dinas anggota.

Bagai mana tidak, sudah 10 tahun kebelalangan ini rumah dinas tak di rehab, dengan nominal yang fantastis. Bagaimana tidak, untuk mengganti gorden saja bisa menelan biaya hingga Rp 48 miliar dengan hitungan per rumah Rp 90 juta-an.

Dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR RI, untuk pengadaan yang dibuat pada 8 Maret 2022 menyebutkan penggantian gordyn dan blind DPR RI Kalibata senilai Rp 48.745.624.000.

Artinya penggantian gorden rumah jabatan anggota (RJA) DPR di Kalibata menghabiskan anggaran APBN sekitar Rp 48,7 miliar.

Belum lagi soal pengaspalan DPR yang mencapai Rp 11 miliar. Disebut pengaspalan itu untuk menyambut gelaran P20 pada Oktober mendatang.

Sempat ramai, akhirnya Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar langsung mengklarifikasi polemik anggaran Rp 48 miliar untuk gorden di rumah dinas anggota DPR.

Menurutnya, para anggota dewan mengeluh soal gorden yang tidak layak lagi untuk menutup pandangan dari luar rumah lantaran sudah berumur 13 tahun.

Indra menerangkan saat pergantian anggota di tahun 2019 lalu, Kesetjenan DPR sudah mengajukan anggaran untuk merenovasi rumah jabatan secara keseluruhan. Termasuk pengecatan dan kelengkapan-kelengkapan standar yang ada di dalam rumah jabatan.

Namun, anggaran tersebut tidak mencukupi. Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, hanya memberikan pagu sesuai dengan kebutuhan sebagian kegiatan.

“Tiga belas (13) tahun lalu, sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Sehingga, kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” ujar Indra saat jumpa pers di Media Center DPR, Senin, 28 Maret.

Pengadaan Gorden tersebut, lanjut Indra, sudah dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) sangat jelas.

“Dua kali saya rapat, adalah harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri itu ditegaskan dalam RKSnya,” jelas Indra.

“Jadi beberapa kali lelang yang dilakukan di DPR ini biasanya yang kalah lelang, kemudian bocorin ke media bocorin ke aparat hukum seolah-olah ada hengkipengki.

Enggak ada hengkipengki, enggak ada urusan begitu ya. Mau lelang apapun semua secara prosedural tim pokja unit layanan pengadaan (ULP) di DPR bekerja secara profesional,” lanjutnya.

Indra menambahkan, karena belum ada alokasi anggaran dari pemerintah sejak 13 tahun lalu, untuk keamanan kenyamanan anggota dewan terpaksa harus sebagian anggota ada yang membeli secara pribadi.

“Itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar.

Nah, di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah.

Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar 80 juta sekian sama pajak 90jutaan per rumah,” papar Indra.

Lebih detail, Indra menerangkan, komponennya lantai satu untuk jendela ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, enam jendela tangga.

Lalu, untuk lantai dua jendela ruang tidur anak, kemudian jendela ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga dan jendela ruang tidur ART.

“Jadi, ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan 80juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar 48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate 46.194.954.000. Nah, untuk harga perkiraan sendiri,

Kami hitung include dengan PPN 11 persen sebesar Rp 45.767.446.332. Semua aspek perencanaan seperti desain, bahan, spek teknis serta harga perkiraan disusun oleh konsultan perencana dan melalui proses unit pelayanan,” terang Indra.

Selanjutnya, angka Rp 48 M tersebut, muncul dari ToR yang diajukan di 2021 kemudian dilakukan review oleh inspektorat utama DPR berdasarkan kelayakan harga pasar dan review tersebut yang dijadikan dasar Kesetjenan DPR untuk menyampaikan anggaran ke kementerian keuangan.

Sebelum diajukan ke Kemenkeu, Indra mengatakan, mekanisme di Kesekretariatan juga melalui beberapa kali pembahasan dengan badan urusan rumah tangga (BURT) DPR.

“Jadi semua kegiatan itu disamping direview oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yg sangat intensif dengan Panja BURT.

Jadi Rp 48 miliar itu adalah gorden bukan untuk 1-2 rumah tapi 505 rumah dengan tadi 11 item di setiap rumah,” jelas Indra.

Sementara soal anggaran Rp 11 miliar untuk pengaspalan di kompleks Parlemen, Indra menjelaskan pihaknya akan melakukan pengaspalan untuk banyak hal. Sebab kata dia, kondisi aspal di kompleks parlemen saat ini sudah tergerus, sehingga mudah tergenang air.

Di sisi lain, awal oktober 2022 akan diselenggarakan P20, dihadiri 20 ketua parlemen dunia yang sama dengan G20 plus 20 negara lain atas undangan DPR.

“Jadi pada awal Oktober akan hadir sekitar 40 parlemen dunia akan hadir di sini, untuk mempersiapkan ke sana, tentu kami akan merapikan semua tampilan-tampilan DPR mulai dari pintu gerbang

Taman, dan semua jalan-jalan. Aspal itu sendiri dihitung luasan total aspal itu 85.300 meter persegi dengan penggunaan aspal diperkirakan 7100 beton aspal,” ujar Indra.

Dikatakan Indra, Kesetjenan DPR akan menyelesaikan seluruh perapian infrastruktur sebelum Juli. Sebab di bulan Agustus tepatnya di Tanggal 16 akan ada siklus persetujuan APBN dan pidato kenegaraan presiden untuk urusan APBN tahun 2023.

“Atas dasar itu kami mulai dari saat ini sampai dengan Juli kami akan melakukan perapian-perapian taman, pengaspalan, dan perapian gedung.

Minggu lalu kami sudah melakukan perapian waterproofing (pengedapan air) di gedung nusantara dan yang lain,” demikian Indra.

Supriyadi/tang