Luar biasa Bupati di Indonesia banyak sekali terangkap, gara-gara koeupsi, Memang korupsi

Luar biasa Bupati di Indonesia banyak sekali terangkap, gara-gara koeupsi. Memang korupsi adalah kejahatan secara diam-diam tetapi ibarat tikus rumah mengrogoti kayu atau papa rumah, walau keras kayu akan bo0long oleh tikus, dijakarta kamis (19/05).

Kini tikus rumah ada sekitar 325 sudah di amankan oleh pihak aparat dan pengak hukum, dari pengadaan barang dan jasa sampai menjual jabatan yang di tangkap oleh KPK.

“Sudah jadi lupa janji politiknya, waktu mau calon tidak perna mengatakan saya akan korupsi dan unagnya saya bagikan keluarga saya, saat kompaye pasti kata-katanya untuk membangun Daerah dan mensejahterakan daerah”,katanta H. Admaja, SH,MH LSM dan Aktifis

H. Admaja, SH,MH LSM dan Aktifis mengatakan, Kini berbondong-bondong yang sudah masuk penjarah, bahkan tidak mau di tetapkan, bahkan ia terang-terangan untuk melawan hukum.

Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Republik Indonesia Irjen Pol Agung Makbul mengatakan hingga Mei 2022 tercatat 323 bupati/wali kota di Indonesia telah ditangkap dan ditahan terkait dengan tindak pidana korupsi.

” Agung mengatakan, Terakhir seminggu lalu, Bupati Bogor Ade Yasin. Sehingga total kepala daerah yang tersandung masalah korupsi menjadi 323 orang,”ujarnya,Rabu (18/5/22).

Dalam keterangan ini, ia sampaikan saat memenuhi undangan Bupati Aceh Barat Ramli M.S. yang turut dihadiri oleh unsur forkompimda dan pejabat daerah Aceh Barat, di pendapa bupati setempat di Meulaboh. Katanya Agung. dikutip redaksiintegritas news

Agung menjelaskan, begitu gencarnya pemerintah melakukan penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan gencarnya dilakukan Saber Pungli, namun sampai saat ini masih saja ada kepala daerah yang tersandung kasus hukum akibat tindak pidana korupsi. Ucapnya.

Ia menilai tindak pidana korupsi dan pungutan liar merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Tegasnya.

Guna mencegah adanya kepala daerah atau penyelenggara pemerintahan di Tanah Air terhindar dari praktik korupsi dan pungutan liar, Satgas Saber Pungli Pusat saat ini terus berupaya melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi tentang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli.