Kemendagri Apresiasi Provinsi Lampung sebagai Daerah dengan Pengelolaan Keuangan Terbaik

LAMPUNG, tangraya

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Provinsi Lampung atas kiprahnya sebagai daerah dengan pengelolaan keuangan daerah terbaik. Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam acara Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 di Hotel Bukit Randu, Lampung, Kamis (31/3/2022).

Fatoni menyampaikan, saat ini Lampung telah bertransformasi menjadi lebih baik. Daerah tersebut, dinilai semakin maju dengan banyaknya perubahan positif.

“Betapa luar biasanya Lampung hari ini. Sejak ada tol dari Palembang Sumatera, Sabtu Minggu banyak yang datang ke Lampung. Begitu yang dari Jakarta yang tadinya tiga jam, kini jauh lebih memudahkan hanya satu jam. Kami pilih Lampung karena Lampung ini mudah dijangkau, dan bukan saja mudah dijangkau tapi sangat luar biasa,” kata Fatoni.

Menurut Fatoni, Provinsi Lampung telah menjadi episentrum nasional dalam pengelolaan keuangan daerah. Kawasan tersebut juga menjadi percontohan nasional dalam tata kelola pengelolaan keuangan daerah di era digitalisasi saat ini.

“Hari ini di Lampung agar mendorong perekonomian daerah, membangkitkan pariwisata dan memberikan kesempatan seluruh daerah untuk melihat daerah lainnya. Lampung salah satu daerah yang pengelolaan keuangannya terbaik, sehingga daerah lain bisa belajar juga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fatoni mengatakan, rapat pembahasan penyusunan Permendagri itu merupakan acara penting, sebab melalui agenda tersebut dilakukan penyusunan pedoman APBD 2023 seluruh Indonesia. Di samping itu, hasil dari kegiatan tersebut nantinya juga akan digunakan oleh seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyusunan APBD.

“Sehingga dari perencanaan kegiatan sudah dirancang, kemudian penganggarannya baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pengawasan. Kegiatan Kemendagri ini dilaksanakan bergiliran beberapa provinsi,” tuturnya.

Fatoni berharap, kegiatan tersebut akan menghasilkan pedoman APBD yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dirinya juga menerima masukan dari para peserta, guna memperoleh hasil yang maksimal.

“Masukan seluruhnya akan diterima. Kegiatan ini pararel dan kontinyu dan jadi pedoman penyusunan APBD,” tandas Fatoni.

Puspen Kemendagri

(Red/Amv)