Kasus pemilu tahun 2019 sekitar 780 orang meninggal belum ada tindakan oleh Kementerian HAM.
Kasus pemilu tahun 2019 sekitar 780 orang meninggal belum ada tindakan oleh Kementerian HAM.
tangraya | | 0 comments | 115 views
Jakarta, tangraya.com
Yasonna Laoly matan Kementerian HAM mengatakan ia berharap menteri baru Pigai agar profesional menjalankan roda kementerian, kamis (31/10).
Ia juga berharap ia juga harus mengusai dengan hak Azazi Manusia.
Karena Karakter bangsa indonesia ini berbeda-beda.
Kasus pemilu tahun 2019 sekitar 780 orang meninggal belum ada tindakan oleh Kementerian HAM.
Kenapa demikian? karena dari sabang sampai maroke anak dan bangsa harus di lindungi kejahatan kriminalitas.
“Banyak HAM yang belum terselesaikan masa jokowi tentang kematian Ulama, dan tokoh masyarakat yang di bantai pada tahun 2021-2022 lalu”, tuturnya Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Yasonna Laoly
Menurut beliau, belum penyelenggara Pengawas pencatat dan pedamping pemilu 2014 dan 2019 meminta dan sampai sekarang kasusnya belum di adili pelakunya.
Saya yakin Menteri HAM Natalius Pigai realistis terkait keinginannya agar Kementerian HAM memiliki anggaran sebesar Rp 20 triliun.
Yasonna menilai, Pigai mempunyai semangat yang baik untuk memimpin Kementerian HAM, tetapi ia mengingatkan agar Pigai tetap realistis.
Sejak awal tentunya tadi dengan penjelasan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi tapi semangat aja nggak cukup pak menteri,
Dari pengalaman-pengalaman. Realitas juga kita harus lihat,” kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ini menyoroti APBN yang mengalami defisit.
Yasonna juga menyinggung konflik dunia berpotensi membuat perekonomian Indonesia terdampak.
“Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan apa lompatan angka itu sangat besar, ideal mungkin saja ideal, tetapi realita juga harus tetap kita lihat,” ujar dia.
Yasonna pun bercerita bahwa ia harus memimpin Kemenkumham dengan anggaran terbatas.
Ia mencontohkan, Direktorat Jenderal Pemasyarakat yang memiliki sekitar 35.000 pegawai hanya mendapat anggaran Rp 5 triliun, dikutip kompas.com.
“Tahun 2024 anggarannya itu semua 18,3 triliun yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35.000 pegawai existing itu, Dirjen PAS dengan segera kompleksitasnya itu hanya sekitar 5 triliun saja,” ujar dia.
