POLDA BANTEN LAKSANAKAN RAKOR PEMBAHASAN AKSLERASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.

 

TANGRAYA.COM.

SERANG – Polda Banten melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan akslerasi pelayanan publik dalam rangka pembangunan zona integritas guna mendukung reformasi birokrasi Polri secara online pimpinan Asrena Polri dilaksanakan di ruang video conference (Vicon) Polda Banten pada Kamis 09.00 Wib.

Hadir dalam kegiatan tersebut Karorena Polda Banten Kombes Pol Wingky Adhityo Kusumo, Irwasda Polda Banten yang diwakili Auditor Madya Tk. III Itwasda Polda Banten Kombes Pol Andri Syahril dan para pejabat utama Polda Banten.

Dalam kegiatan tersebut Wingky menyampaikan hasil rapat koordinasi dalam rangka pembangunan zona integritas. “Dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM perlu dua komponen yang harus dibangun oleh instansi yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil,” jelasnya.

Sedikit yang berhasil meraih predikat WBK/WBBM. Pembangunan Zona Integritas telah dilakukan Polri sejak tahun 2015 – 2021 akan tetapi hasilnya masih belum optimal. Data laporan pembangunan ZI sampai dengan tahun 2021, menunjukkan bahwa baru terdapat 175 satker dan satwil yang dinilai berhasil melaksanakan pembangunan ZI, dengan rincian 153 berpredikat WBK dan 22 berpredikat WBBM dari total 1427 satker dan satwil yang ada di lingkungan Polri.

Satuan kerja yang dianggap memenuhi syarat oleh tim penilai internal, ternyata dianggap belum memenuhi syarat oleh tim penilai nasional. Berdasarkan laporan hasil penilaian pembangunan ZI tahun 2021 menunjukkan bahwa masalah kualitas pembangunan menjadi faktor penyebab gagalnya satuan kerja.

“Kami akan melakukan stategi untuk meningkatkan pembangunan zona integritas yaitu mewajibkan seluruh satker membangun ZI, lalu memonitoring perkembangan kemudian Digitalisasi Monev melalui Aplikasi ePZI,” ujar Wingky.

Diakhir, Wingky menghibau kepada seluruh personel untuk bersama-sama membangun ZI. “Kami himbau kepada seluruh personel Polda Banten bersama-sama membangun zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” himbau Wingky. (REDAKSI).