Kementerian PUPR-RI belum serius menangani banjir di ibukota negara jakarta

Jakarta, tangraya.com

Pihak pemerintah Pusat belum serius menangani tentang sepatan propinsi dengan pusat, ada kewenagan pusat sama daerah propinsi DKI, dan jika hal tidak di tuntaskan penampungan air dan aliran sungai ini akan membahayakan masyarakat. Senin (18/04)

Untuk kewenangan pusat aliran sungai dari perbatasan propinsi dengan pusat ada sekitar 103 KM lagi yang beloum tertangani oleh pemerintah pudat maelalui kementria PUPR

Kementerian PUPR jangan sebuk di jalan tol saja, tetapi ibu kota perlu di tata dengan baik, sehingga bisa membatasi sungai mengeluap saat gyjan besar. Apalagi antara Kewenangan pusat daerah.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mempertanyakan soal dukungan program transformasi Jakarta yang baru sekarang ini dimintakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kepada pemerintah pusat.

Pasalnya, kata politisi PDI Perjuangan tersebut, delapan program transformasi yang salah satunya berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi, adalah program-program unggulan Anies.

“Kenapa Pak Anies baru sekarang ini meminta bantuan kepada pemerintah pusat? kemana saja selama lima tahun memimpin Jakarta? Selama ini pemerintah pusat selalu berniat mendukung program normalisasi lintas provinsi, tetapi Pak Anies yang tidak mau,” kata Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Hal ini dipertanyakan Kenneth karena menurut dia sejak awal  menjadi Gubernur DKI Jakarta, pemerintah pusat selalu mencoba menjalin komunikasi atau berkolaborasi dalam membenahi permasalahan di Jakarta.

“Sejak Pak Anies memimpin Jakarta, setahu saya dari awal pemerintah pusat selalu ingin berkolaborasi tapi responsnya selalu tidak nyambung dengan pemerintah pusat.

selalu mengerjakan program yang nyeleneh dan tidak tepat sasaran, alhasil menjelang jabatan berakhir, Pak Anies malah kelabakan seperti ini,” kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

henry/tang