Menkeu Sri Mulyani menyayangkan ledakan kasus covid-19 yang berujung pada PPKM Darurat di saat ekonomi RI menunjukkan pemulihan

Tangerang, tangraya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan ledakan kasus covid-19 di Indonesia yang berujung pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021. Masalahnya, kebijakan ini terjadi saat Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi RI tertekan akibat pandemi sejak kuartal II 2020. Setelah mencatat pertumbuhan minus 2,07 persen pada tahun lalu, tren pemulihan tercermin dari pertumbuhan di kuartal I 2021 menjadi minus 0,74 persen.

Ani, sapaan akrabnya, sebelumnya memproyeksikan pada kuartal II 2021 ekonomi Indonesia bakal melesat menjadi 7,1 persen-8,3 persen.

Saat itu skenario kasus di Indonesia sedang landai dan tidak diberlakukan PPKM Darurat. Dengan dinamika baru saat ini, pembatasan mobilitas dikhawatirkan membuat pemulihan ekonomi RI semakin alot.

“Ini adalah salah satu hal yang datang di waktu yang sangat tidak mujur (unfortunate timing)di saat momentum pemulihan ekonomi Indonesia,” imbuhnya pada pembukaan pada World Congress of the International Economic Association 2021, Jumat (2/7). Dikutip dari CNN Indonesia.

Bendahara Negara menyebut ledakan kasus covid-19 terjadi di beberapa negara berkembang lainnya yang memiliki tingkat vaksinasi rendah. Penambahan kasus yang terus meroket dikarenakan varian baru yang lebih mudah menyebar, seperti varian Delta.

Menurut Ani, pemerintah melakukan berbagai hal untuk memastikan masyarakat dapat bertahan selama PPKM Darurat. Salah satunya dengan kembali memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena tekanan ekonomi akibat PPKM Darurat.

Selama PPKM Darurat yang berlaku mulai 3 Juli-20 Juli mendatang ini, pemerintah menutup toko untuk sektor non-esensial dengan harapan kasus dapat ditekan di bawah 10 ribu selama periode dua pekan mendatang.

Menurut Ani, kembali diperketatnya mobilitas masyarakat menunjukkan tingginya ketidakpastian dan tantangan yang dihadapi dunia dari pandemi.

Ia menyebut pemerintah di berbagai dunia harus fleksibel dalam mengeluarkan kebijakan mengikuti perkembangan virus corona.

“Inilah kenapa pemerintah bekerja sangat keras untuk memastikan situasi ini dapat ditangani lewat berbagai upaya, seperti akselerasi vaksinasi,” pungkasnya. (maradu/tr/bir)