Pihak Sekelompok media pada aparat hukum desak, aparat periksa dana anggaran tahun 2024 yang di kelola oleh Komimfo.

Tangerang, tangraya.com
Dinas Kominikasi dan Informatikan (Diskominto) Kabupaten Tangerang, viral di media sosial pasca muculnya pesan di sejumlah group WhatsApp untuk mengkoordinir pemasangan iklan di media cetak dari seluruh Organisasi Prangkat Dinas (OPD), jumat (21/02).
Masih ada saja pihak Komimfo Kab. Tangerang bocor lagi rahasia, bahwa media lain tidak dapat kebagian Iklan Ucapan terlantik Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2030.
Alasan yang sudah terdaftar di kominfo 100 lebih, yang di anggarkan cuma 5 media saja.
Hal ini perlu ada penjelasan yang masuk akal.
Jangan-jangan yang dekat, yang family sifat demikian harus di hapuskan.
Padahal tugas utama Diskominfo sesuai aturan pemerintah adalah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang informatika, komunikasi, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah.
Kasus ini muncul, di moment pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang periode 2025-2030.
Dimana Diskominfo melalui salah satu staf atau pengawainya menyebar pesan yang berisi “Assalamualaikum Wr.Wb Izin Bapak/Ibu Kepala Dinas/Badan/Direktur/Kecamatan/kelurahan, Sehubungan dengan pelantikan Bupati/ Wakil Bupati Tangerang.
Dengan ini kami (Diskominfo) ingin mengkoordinir pemasangan Iklan dimedia cetak dan dimohon kesediaan bapak/ ibu berpartipitasi dalam hal tersebut dengan biaya Rp. 1.500.000,- Berikut 5 media cetak.
Tangerang raya, Tangerang ekspres, Stelit News, Radar banten, dan Warta Banten Terimakasih, Diskominfo.
Atas beredarnya pesan whatsApp tersebut, salah satu staf Diskominfo Kabupaten Tangerang Danu saat dikonfirmasi membenarkan jika pesan itu dikirim dari Diskominfo.
Menurutnya, permohonan partipisasi pemasangan iklan tersebut atas perintah Plt. Kepala Dinas Kominfo.
“Ya, benar bang itu perintah dari bu Plt Kadis Kominfo,” ujar Danu saat dihubungi wartawan, Jumat (21/02/2025).
Ironisnya lagi Danu mengungkapkan, untuk media online bisa nyari minta sendiri ke dinas-dinas karena tidak terakomodir oleh Diskominfo Kabupaten Tangerang.
Ungkapan ini terkesan ada diskriminasi media yang diperlakukan oleh Diskominfo Kabupaten Tangerang.
Sesuai data yang ditandantangani oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tangerang sebelumnya Rudi Lesmana, bahwa julah OPD se Kabupaten Tangerang sebanyak 92 OPD, yakni 35 Dinas dan Lembaga Teknis, 29 kecamatan, 28 kelurahan.
Jumlah ini di luar Perusahaan Umum Daerah seperti Purumdam TKR, Perumda Pasar Niaga NKR, BPR Kerta Rajarja, dan Holding Company Pemkab Tangerang AKR.
Jika masing-masing OPD dipungut iuran sebesar Rp 1.500.000,- ini total pungutan mencapai 145.500.000,-.
Sementara media yang mendapatkan alokasi iklan hanya 5 media dengan nilai iklan masing-masing seharga Rp 5-10 juta.
Jika dirata-rata Rp 10 juta per media cetak, biaya yang dikeluarkan baru sebesar Rp 50.000.000,-.
Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tangerang Prima Saras Puspa membenarkan adanya pesan yang dikirim Disnas Kominfo untuk meminta iuran iklan kepada OPD se Kabupaten Tangerang, pada moment pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang tersebut.
Diskominfo juga membenarkan jika iklan yang dikoordinir khusus untuk media cetak, bukan untuk media online.
“Waalaikumsalam wr wb Ijin menyampaikan sesuai dengan Atas kesepakatan dan dana yg terkumpul dari masing masing pribadi kemampuannya untuk media cetak ada 5 dikoordinir / pengumpul dana oleh kominfo Kaitan dg desain dan pemasangan.
E, Sedangkan untuk media on line kami tidak mengkoordinir, Demikian pak Hatur nuhun,” ungkap Prima Saras Puspa melalui pesan whatsAppnya.
“Tambahan keterangan Tidak semua OPD ke Kominfo ada juga yang masing-masing langsung ke medianya.
Kalau menghitung total besar ya pak Tapi mohon maaf tidak semua OPD yang ke Kominfo, Pertanggungjawaban ada kwitansi dari masing-masing media.
Saya bukan mengakomodir pak, saya hanya diminta mengkoordinir uang untuk media cetak,” tandas wanita yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum ini.
( karno / feri )