Bappeda Kabupaten Tangerang Gelar Rakoor Tingkatkan Standar Pelayanan Minimum.
Tangerang, tangraya.com
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) yang dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah daerah, PGRI Kabupaten, insan pendidikan, dan SKPD terkait.
Acara yang berlangsung di Ruang Intensif Lantai II Bappeda Kabupaten Tangerang ini bertujuan untuk membahas dan meningkatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Kabupaten Tangerang.
Rapat dibuka oleh Bapak Bukhori, Analis Kebijakan Bappeda. Dalam sambutannya, beliau menyoroti rendahnya capaian SPM Kabupaten Tangerang dengan nilai 60-69, yang masih berada pada level Tuntas Muda.
Hal ini sangat kontras dengan capaian SPM Kota Tangerang yang meraih nilai 80 dan berada pada level Tuntas Madya, serta di bawah capaian Kota Tangerang Selatan.
“Meskipun anggaran yang digelontorkan cukup besar, terutama untuk dana pendidikan, yang sebagian besar didominasi oleh belanja pegawai, namun capaian kita masih rendah.
Kami berharap pada tahun 2024, capaian SPM Kabupaten Tangerang dapat meningkat ke level Tuntas Madya atau bahkan Tuntas Pratama atau Paripurna,” ujar Bapak Bukhori.
Bu Ida dari Bapenda menambahkan bahwa rendahnya capaian SPM bisa disebabkan oleh keterlambatan laporan kinerja dari beberapa SKPD.
“Misalnya, karena satu dan lain hal, Dinas Kesehatan alpa dalam menyampaikan laporan,” jelasnya.
Sementara itu, Ibu Dilly, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan, menyatakan bahwa Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
“Kami telah menyelenggarakan Workshop Pendidikan Inklusif bagi 72 Guru SD dan pelatihan lainnya bagi 1200 Guru dan Kepala Sekolah di Kabupaten Tangerang.
Kolaborasi dengan BKPSDM Kabupaten juga telah dilakukan untuk mengadakan pelatihan bagi kepala sekolah dan guru,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Dinas Pendidikan memerlukan tambahan anggaran dari Bappeda untuk perencanaan strategis berikutnya.
Ketua PGRI Kabupaten Tangerang, Bibing Sudarman, juga menyampaikan apresiasinya kepada Bappeda dan pihak terkait atas pengangkatan 3200 Guru Honorer Kabupaten Tangerang menjadi PPPK.
“Namun, kami masih menyoal pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas,” tambahnya.
Dua narasumber dari BPMP Banten, Ibu Sulis dan Pak Edi, turut memberikan pandangannya.
Ibu Sulis menyoroti rendahnya capaian literasi dan numerasi di jenjang Satuan Pendidikan Dasar Negeri, sementara capaian di sekolah swasta cukup baik.
Pak Edi mengkritik kepala sekolah yang jarang melihat Rapor Pendidikan dan mempercayakan segalanya pada operator. “Besarnya alokasi dana, terutama dana pendidikan, tidak serta merta membuat SPM tinggi.
Contohnya adalah Kabupaten Magelang yang mencapai SPM tertinggi dengan alokasi dana yang minim,” jelas Pak Edi.
Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang terbagi dalam dua termin. Perwakilan BKPSDM, Bapenda, dan Satuan Pendidikan dari Kemenag serta Ketua Himpaudi Kabupaten, Pengawas TK, dan perwakilan K3S Kabupaten, mengajukan berbagai pertanyaan terkait SPM dan indikatornya.
Menurut penulis, rendahnya SPM Kabupaten Tangerang lebih disebabkan oleh kurangnya komitmen dari semua pihak dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Besarnya alokasi dana tidak menjamin capaian SPM yang maksimal. Hal ini terbukti dari Kota Magelang yang mencapai SPM tertinggi dengan alokasi dana yang minim.
Penulis merekomendasikan tiga upaya untuk meningkatkan capaian SPM Kabupaten Tangerang:
1. Perbaikan Infrastruktur dan Teknologi: Untuk mempercepat dan meningkatkan aksesibilitas layanan publik.
2. Melibatkan Masyarakat: Dalam perencanaan dan evaluasi layanan publik.
3. Pelatihan Pegawai: Termasuk pelatihan bagi kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kompetensi mereka.
Rakoor ini diakhiri dengan kesepakatan untuk meningkatkan upaya bersama dalam mencapai target SPM yang lebih baik.
Semua pihak diharapkan untuk meningkatkan kinerja dan komitmen dalam memberikan pelayanan yang optimal demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang
(Malau)